Najmul Akhyar: Usut Tuntas Dalang Black Campaign

Najmul Akhyar: Usut Tuntas Dalang Black Campaign

Lombok Utara – Semakin mendekati pelaksanaan PILKADA, kondisi temperatur politik di Kabupaten Lombok Utara semakin menunjukkan adanya “perseteruan” politik yang dikemas dalam diskusi dan debat baik di dunia nyata maupun media sosial. Hal ini juga mencakup berbagai pilihan pendekatan yang dilakukan ke masyarakat. Tidak hanya melalui gelar sosialisasi dan kampanye tetapi tim sukses masing-masing pasangan calon juga aktif melakukan pendekatan informal kepada masyarakat setempat. Perang strategi pendekatan pun tanpa sadar telah dimunculkan dan dimainkan oleh kubu pasangan calon Joda maupun Nadi. Dalam pantauan sekilas, tim Joda sebagai Penantang terlihat lebih agresif dari pada tim Nadi yang dari berasal Petahana.

Untuk mendalami masalah ini dapat diperhatikan perdebatan dan diskusi sengit di media sosial yang cenderung memposisikan Petahana sebagai calon Kepala Daerah yang dianggap gagal memenuhi janji politik periode sebelumnya. Untuk meng-counter isu tersebut, banyak data, fakta dan informasi kemajuan pembangunan daerah Lombok Utara yang kemudian disajikan dalam berbagai format yang cukup informatif. Seorang pengamat pembangunan (Dr. Bakri DG) menyampaikan “Jika masyarakat Lombok Utara mau jujur memandang masalah secara objektif, bencana alam (gempa bumi) dan non alam (pandemi Covid-19) juga harus diperhatikan oleh para kritikus pembangunan di Lombok Utara. Jangan hanya melihat jumlah anggaran dan capaian, lihat juga daya rusak yang diakibatkan oleh dua bencana tersebut.”

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa para kritikus juga harus memiliki kerangka pikir yang jelas agar dapat mengkritisi kinerja pembangunan secara rasional. “Setiap pemerintah daerah memiliki desain pembangunan yang jelas dan terukur. Sudah dapat dipastikan bahwa mereka melakukan evaluasi secara kontinyu. Jadi, kalau kritikus tiba-tiba datang membawa kritikan tanpa frame work yang jelas, saya kira itu sama saja dengan bunuh diri. Maksud saya, kritikus tidak mustahil akan terjebak pada kritik yang dia sampaikan sendiri kepada Pemda. Pemda punya alat ukur yang jelas terhadap setiap program yang dilakukan. Sementara para kritikus punya nggak hal yang serupa?!”

Hal yang juga tidak kalah seru adalah pendekatan politik yang dilakukan secara nyata di masyarakat. Kasus yang terjadi beberapa waktu lalu bahkan sempat membawa nama Calon Bupati Paslon 2, TGH Najmul Akhyar dan beritanya viral di media sosial. Tidak terima terhadap aksi black campaign yang dinilai telah mencoreng nama Paslon 2, maka tim sukses dan simpatisan Paslon NADI pun bertekad menelusuri hingga tuntas dalang dibalik kasus tersebut.

Calon Bupati Petahana Kabupaten Lombok Utara (KLU) Najmul Akhyar pun dengan tegas meminta Bawaslu menelusuri dua kasus pelanggaran yang mengatasnamakan dirinya.
Antara lain penempelan stiker di JPS Covid-19 yang mengatasnamakan Najmul dan pembagian baju Najmul Akhyar-Suardi (NADI) yang berisikan sabun, odol dan sejenisnya. “Saya meminta kepada Bawaslu bertindak tegas dan tuntas untuk mencari siapa dalang atas dua konten kampanye yang tidak beretika yang mengatasnamakan saya di bantuan covid-19 dan pembagian baju NADI yang berisikan sabun, odol dan keperluan mandi lainnya. Dua cara ini bukan cara kami yang kekanak-kanakan dalam berpolitik dan pola politik lama,” ungkap beliau secara tegas ketika dihubungi melalui handphone.

Calon bupati dari paket NADI ini pun menjelaskan bahwa bantuan sembako covid-19 memang sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah selama tiga tahap. Dan penempelan stiker yang tersebar itu pernah dilarang Bawaslu ketika sudah memasuki tahapan kampanye. Dan beliau juga mengaku cukup kaget ketika mengetahui masalah tersebut, di saat cuti sekarang ini malah ditempelkan lagi tulisan itu. “Mungkin saja dinas melihat konten bagaimana mengajak masyarakat terus menjadi bagian memutus mata rantai penyebaran covid-19, bukan siapa pemberi pesan. Kalau mengingat konten dan saya tidak berhenti menjadi bupati namun cuti tidak menggunakan fasilitas negara. Jika dianggap melanggar silakan disikapi,” tegasnya.

Metika ditsnya lebih lanjut tentang kasus tersebut, beliau menyampaikan bahwa baru mengetahui hal itu melalui media sosial. Karena tindakan ini dianggap sudah berlebihan dan dinilai cukup merugikan pihak paslon NADI, maka pihak Bawaslu harus menindak tegas dan tuntas terhadap penempelan stiker tersebut. Selain itu, ada juga oknum menyebar baju bertuliskan NADI dibungkus peralatan mandi seperti sabun, odol dan lainnya. Dijelaskan Najmul bahwa praktik seperti itu bukan cara kampanye NADI. Diyakini bahwa kalau hal itu dilakukan berarti bukan tim NADI. Faktanya, hingga saat ini tim NADI sendiri masih kesulitan memenuhi permintaan pendukung dan simpatisan terhadap baju berlogo NADI maupun SIAP. “Kalau urusan baju justru kami kekurangan. Kami masih aga kesulitan memenuhi keinginan masyarakat untuk mendapatkan baju NADI. Saya pikir itu cara-cara murahan yang tidak akan dilakukan oleh Tim NADI.” tegasnya lagi.

Sementara itu, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu KLU Dani Hartawan menerangkan, pelaporan bantuan JPS covid-19 yang ditempelkan stiker calon petahana sudah dianggap clear karena bantuan itu belum tersebar ke masyarakat. Dan pihak dinas terkait sudah menindak langsung dengan rekomendasi pencabutan stiker tersebut. “Kalau JPS covid-19 belum tersalurkan makanya tidak bisa naik sebagai pelanggaran,” terangnya. Selanjutnya, dugaan penyebaran baju NADI dibungkus peralatan mandi itu masih ditelusuri karena pihak NADI mengaku justru merasa dirugikan atas aksi penyebaran itu, sehingga pihaknya masih mencari siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. “Kami masih menelusuri.” tegasnya. (IR_75).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *