Sinergi Tata Kelola Keuangan Daerah dan Pusat Di Masa Pandemi

Jakarta – Pandemi dan New Normal, dua hal yang sudah sangat familiar di pendengaran dan materi obrolan sebagian besar masyarakat. Dua hal itu menjadi materi pokok diskusi perwakilan APKASI yang menghadirkan Sekjen APKASI Dr. H. Najmul Akhyar, MH. bersama Wakil Ketua, Drs. Sokhiatulo Laoli, MM, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Nias dengan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) pagi tadi (Jum’at, 19 Maret 2021). Diskusi konstruktif yang mengupas tuntas tentang dinamika pemerintahan daerah terkait sinergitas tata kelola keuangan daerah dan pusat di masa pandemi membahas berbagai strategi yang perlu dilakukan secara bersama antara pemerintah daerah dan pusat sebagai salah satu upaya akselerasi pembangunan.

Sekjen APKASI menjelaskan bahwa hal utama yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah lahirnya inovasi yang dapat diformat dalam langkah konkrit untuk meningkatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah mengingat bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak luas di berbagai aspek sehingga diperlukan penanganan yang tepat.

Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut dan diupayakan solusinya sesegera mungkin. Diantaranya adalah dampak pandemi ini terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Begitu banyak masyarakat kita yang berubah status sosial menjadi pengangguran sementara kebutuhan hidup mereka terus berjalan dan menuntut pemenuhan. Contoh kasus, mereka yang pada masa sebelumnya bekerja pada bidang pariwisata. Sekarang rata-rata mereka sudah gulung tikar. Bantuan langsung yang digelontorkan pemerintah tentu tidak dapat menutup semua kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kondisi ini juga sudah membuat berbagai program dan kegiatan di daerah terhenti karena adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Harus ada yang berpikir out of the box, agar kita dapat secepatnya keluar dari pengaruh pandemi. APKASI mencoba berada pada posisi itu,” jelas Dr. Najmul Akhyar, MH.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, sepanjang ini pemerintah sudah melakukan beberapa upaya penting seperti refocusing program dan realokasi anggaran, termasuk juga memberlakukan kebijakan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) yang berupa penyesuaian alokasi TKDD 2020-2021 dan refocusing penggunaannya. Tidak cukup dengan itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan extraordinary penanganan dampak COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional.

Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai semua kegiatan yang terkait dengan pendemi menurut rilis BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah mencapai total Rp.1.035,2 triliun (per Desember 2020). Anggaran dimaksud berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 937,42 triliun, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp.86,36 triliun dan dari sektor moneter sebesar Rp 6,50 triliun. Anggaran sejumlah Rp.4,02 triliun berasal dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara), sementara dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ‘hanya’ mampu menyumbang sekitar Rp.320 miliar. Masih lebih besar dana yang diperoleh dari hibah dan masyarakat yang mencapai Rp.625 miliar. Sehingga keseluruhannya mencapai angka Rp.1.035,2 triliun.

Memperhatikan berbagai elemen yang terlibat dalam pembiayaan penanggulangan Pandemi-19 ini, mengisyaratkan bahwa sinergi sesungguhnya sudah terbangun sedemikian rupa. Namun penting untuk ditingkatkan lagi terutama dalam konteks tata kelola keuangan, sesuai kapasitas masing-masing dengan persepsi sama yang berlandaskan kepada sense of crisis agar pemanfaatannya dapat lebih maksimal. Dengan demikian, kehidupan new normal yang didambakan dapat segera terrealisasi dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Tentu dengan tetap memperhatikan protap kesehatan yang berlaku guna memutus rantai penyebaran virus. Hal ini juga sesuai dengan arahan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia bahwa sangat penting untuk membangun kerja sama yang lebih intens lagi antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah hingga ke level yang paling bawah. (IR, 75). ****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *