Tantangan Membangun untuk KADA Baru

Tulisan Oleh: Dr. Siti Sanisah, M.Pd. (Seorang penggiat sosial, pengamat dan praktisi pendidikan).

Memenangkan kontes dalam ajang pemilihan Kepala Daerah untuk periode 2021-2024 mendatang menyisakan sekian so’al yang harus diamati dan jawab bersama. So’al ini, tidak hanya terlontar pada era sekarang, sudah dari beberapa waktu sebelumnya. Sudah sangat sering didiskusikan pada ruang-ruang pembahasan formal maupun debat kecil di warung kopi. Hanya saja, baru dapat tertulis sekarang. Sejauh ini, so’al yang saya maksudkan masih saja sebatas so’al. Rupanya, penyandang so’al (pemenang) masih asyik memberlakukannya sebagai home work tanpa batas waktu.

Menjadi Kepala Daerah baru pada satu lingkup kewenangan tentu tidak terjadi dengan serta merta. Ada proses perjuangan yang alot di awalnya, menguras sekian banyak resources. Berhadapan dengan sekian banyak orang dan peristiwa. Terpilah bagi menjadi mendukung, netral dan tidak mendukung. Peristiwa yang terjadi pun dinamikanya cukup tinggi. Saling sikut, caci maki dan sekian intrik destruktif (versus konstruktif) lainnya juga bukan lagi hal yang tak lazim. Sepanjang asumsi mengatakan bahwa dengan melakukan intrik itu akan berpotensi mendulang perolehan suara, maka akan tetap dilakukan. Tidak jarang, yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan menutup mata jarang-jarang. Pura-pura tidak tahu.

Hal yang jarang menjadi fokus perhatian adalah konsekuensi apa yang akan dihadapi setelah terpilih menjadi Kepala Daerah. Jadi, konsekuensi itu jelas tidak hanya berada di pundak calon yang kalah. Mereka yang menang, bahkan akan menanggung lebih berat lagi. Terlebih, jika yang terpilih itu Kepala Daerah baru. Ada sekian rules yang sudah dibuat dengan sangat sempurna sebagai pengikat utama Kepala Daerah. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan secara maksimal. Kepala Daerah baru (nonpetahana) akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menguasai itu hingga ke tataran implementasi.

Bisakah orang baru mengalahkan popularitas petahana? Bisa saja. Sudah banyak buktinya, bahwa berbagai kalangan datang sebagai penantang petahana. Hatta tidak memiliki background politik. Kenapa demikian? Ada begitu banyak alasan pembenar di dalamnya yang sudah terformat sedemikian rupa sebagai bahan dasar untuk menggeret massa ke dalam sekapan kotak simulakra. Jean Baudlillard seorang ilmuwan yang kerap mengamati perilaku sosial masyarakat memberikan istilah unik itu untuk mewakili kondisi dan situasi yang sudah diformat. Akan halnya ketiadaan background politik, itu menjadi tugas berikut jika terpilih. Terlihat mudah, tetapi sebenarnya menuntut semua elemen diri untuk memperhatikan. Bagaimana pun juga membangun konsolidasi politik bukan perkara ringan, seringan omongan.

Lantas apa yang menjadi orientasi utamanya? Tentu saja fokus pada bagaimana menang dalam kontestasi. Perkara lain dapat diurus belakangan. Termasuk bagaimana langkah konkrit dalam implementasi tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Daerah, nanti dipikirkan setelah duduk di kursi empuk. Ini yang membuka ruang ada dan lahirnya pemimpin bayangan dalam kekuasaan. Kepala Daerahnya A-B, tetapi penentu kebijakannya berdasarkan keputusan yang dibuat oleh C-D dengan menitikberatkan pada bisikan E-F. Imbas destruktifnya adalah penegakan unsur kemampuan leadership menjadi bias. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat berpikir bahwa menjadi kepala daerah tidak perlu cerdas, yang penting menang. Konsekuensi logis dari kondisi ini jangan berharap pembangunan dapat berjalan maksimal. Pemandangan dominan yang akan dilihat adalah penumpukan so’al di atas so’al. Proses pembangunan menjadi stage, hanya mengejar hal wajib semata.

Menjadi pemimpin bukan hal mudah sebagaimana kehendak angan dan ingin. Sebagai seorang pemimpin (baik sebagai pemimpin diri sendiri maupun sebagai pemimpin masyarakat), menurut Mattoone kita harus memiliki komitmen to strengthening their own can-do, will-do, and must-do. Karena upaya yang terus menerus untuk memperkuat diri dapat domanfaatkan untuk membangun “your own blueprint”. Hal ini penting, mengingat road map kehidupan akan menjadi pemandu dan membimbing segala upaya untuk mencapai kesuksesan hidup.

Dalam konteks ini, menjadi penting bagi Kepala Daerah baru untuk membaur lebih aktif lagi, baik dalam lingkup organisasi formal maupun nonformal. Melangkah perlahan, melewati jeda menuju komunikasi harmonis dengan rival politik sebelumnya. Ini akan membuka ruang dan memudahkan dalam pengembangan potensi mereka nantinya. Tetapi, tentu saja itu kembali kepada ego dan syle dalam membangun komunikasi politik. Hal yang diyakini adalah cara itu akan memposisikan pemimpin terpilih untuk beradaptasi dengan lingkungan baru lebih maksimal lagi. Walaupun lingkungan baru itu tidak “sama sekali baru” Tetapi Itulah mungkin—dengan meminjam istilah yang sekarang sedang populer—yang bisa kita sebut sebagai “the new normal” bagi kehidupan (diri) kita.

The new normal untuk kepala daerah baru, bahkan jauh lebih ribet dari kondisi dalam kehidupan saat ini, “sekedar” mematuhi protap kesehatan yang sudah ditetapkan. The new normal kepala daerah baru dihiasi oleh program 100 hari kerja kepala daerah, elaborasi visi dan misi dalam kegiatan pembangunan, penataan birokrasi, konsolidasi politik dan sederet tantangan lain yang juga menunggu sentuhan. Terlebih untuk pemenang saat ini, yang hanya memiliki ruang sampai November 2024. Keterbatasan waktu, sinkronisasi perencanaan dan pembiayaan juga perlu ditelaah maksimal. Mengingat visi dan misi pemenang, baru dapat dilaksanakan secara maksimal di tahun depan, karena program dan kegiatan tahun 2021 masih dominan mengandung visi dan misi kepala daerah sebelumnya. Tahun 2024 tentu anggaran akan terkuras untuk proses Pilkada berikut. Dengan demikian, free area yang tersedia hanya di 2022-2023, waktu yang cukup singkat untuk menerjemahkan sempurnanya visi dan misi yang sudah diajukan sebelumnya.

Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang berada dalam lingkar uraian yang tertulis itu. Tugas kepala daerah baru di kabupaten kecil ini akan berlangsung dalam dinamika yang cukup tinggi dengan beban tugas yang tidak ringan. Sangat banyak indikasi yang mengarah kepada simpulan tersebut. Selain menyangkut perkara yang sudah dipaparkan, menghadapi situasi sebagai daerah yang sudah digempur dua bencana sekaligus bukan situasi yang menguntungkan. Perso’alan rehab dan rekon pasca bencana alam, yang ditindih so’al karena merebaknya pandemi membutuhkan tenaga ekstra untuk diselesaikan dalam kurun waktu Februari 2021-November 2024. Jika tidak diselesaikan maksimal maka tentu akan menjadi problem terbesar kalau ingin menjadi calon yang berasal dari petahana di suksesi 2024 nanti.

Namun itulah kehidupan dinamis dalam kotak simulakra yang bernama politik. Di satu sisi, merupakan praktik perjalanan (kehidupan) yang cukup panjang bagi individu dengan tetap memegang keyakinan dan nilainya sendiri. Itu wajar, karena setiap orang memiliki interes sendiri yang tidak dapat dipaksakan. Setiap orang akan menentukan sikap responsifnya sendiri yanh berpotensi besar untuk berbeda dengan sikap orang lain. Oleh karena itu, lazim ditemukan beragam tindakan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap orang menentukan dan memilihnya sendiri. Itu, akan menjadi tantangan sekian untuk Kepala Daerah baru. Menyatukan sekian anasir yang terpilah bagi ketika suksesi berlangsung. Melebur, tanpa ada pemikiran tentang “musuh” karena pemerintahan yang dinakhodai untuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak tersimpul pada ikatan pendukung dan bukan pendukung.

Maksimal atau tidak Kepala Daerah menjawab sekian tantangan itu akan menjadi entry point tersendiri bagi masyrakat. Mereka, dengan kapasitasnya sendiri akan tetap melakukan seleksi, minimal menggunakan ukuran sendiri. Melihat, membaca dan mengukur seberapa mampu Kepala Daerah membangun skill leadership-nya. Minimal bagaimana dia membangun self leadership karena itu akan terpantau jelas dalam interaksinya dengan orang lain. Tidak dapat disembunyikan, terlebih dalam waktu panjang. Jika mampu dikembangkan dengan baik, menata hal yang sama pada beberapa pigur yang menjadi pendamping mau pun pembisik, tentu rakyat dapat berharap kehidupan yang lebih baik dan mencerdaskan. Sebaliknya, jika gagal dilakukan, maka kemenangan pada suksesi adalah kemenangan semu.

Finally, selamat kepada semua Kepala Daerah terpilih untuk periode 2021-2024. Agak terlambat memang, tetapi itu hanya zahirnya saja. Saya juga menyampaikan selamat menata your own self leadership. Singkirkan ego politik yang tumbuh kembangnya subur beberapa waktu lalu pada diri dan kroni. Hanya dengan cara itu harapan indah tentang kehidupan pribadi dan sosial yang lebih baik serta tercerdaskan dapat dicapai. Semoga ….

🙏🙏🙏🙏
Bersambung ….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *