Bilang Sama Dilan: Jangan Mau Jadi Guru Honorer

Demam Dilan melanda penghuni republik pada beberapa waktu lalu. Tidak hanya masyarakat, sampai beberapa pejabat pun ikut latah. Apakah termasuk saya? Saya tidak tahu pasti. Saya hanya tertarik menggunakan moment ini untuk menyampaikan sesuatu yag mungkin lupa disampaikan oleh Dilan. Atau setidaknya, penggila Dilan lupa menyampaikan pesan ini pada Dilan. Yaaa, tolong sampaikan pada Dilan ”Jangan mau jadi guru honorer”. Dengan kalimat sederhana ini, maka banyak teman guru honorer yang mungkin ikut iseng dengan saya, akan menyambung kalimat ini ”Menjadi  guru honorer itu berat, kamu tidak akan sanggup. Cukup aku saja”

Secara ringkas guru honorer adalah guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Status ini sesungguhnya tampil dalam berbagai bentuk dengan perbedaan yang cukup signifikan (dalam pandangan masyarakat) seperti tenaga sukarela, guru tidak tetap, guru tetap dan guru kontrak. Guru sukarela adalah mereka yang mengajar di sebuah lembaga pendidikan berbekal SK dari sekolah/komite sekolah ataupun pimpinan yayasan. Guru Tidak Tetap adalah guru honorer yang sudah diakui keberadaanya oleh pemerintah daerah yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dari Kepala Daerah tentang keberadaanya sebagai Guru Tidak Tetap. Guru tetap biasanya berada di yayasan yang diangkat langsung oleh yayasan di mana mereka bernaung. Sementara guru kontrak adalah mereka (guru honorer) yang berkerja dengan dasar ikatan kontrak (biasanya per tahun) pada satuan lembaga pendidikan/yayasan, kontrak daerah maupun pusat.

Guru dengan status sukarela melaksanakan tugas dan fungsi sebagai guru tanpa ada jaminan gaji/penghasilan tetap. Dapat dikatakan bahwa penghasilan yang mereka terima tergantung pada kedermawanan pengelola lembaga pendidikan dan tidak tetap (tidak tetap waktu maupun jumlah). Tiga bentuk berikut mendapat jaminan penghasilan yang tetap dan pasti. Penghasilan Guru Tidak Tetap ditentukan oleh pemerintah daerah dan diberikan dalam bentuk insentif per bulannya. Biasanya penghasilan ini masih didukung dengan penghasilan lain yang diberikan oleh pihak lembaga pendidikan. Penghasilan guru tetap ditentukan oleh yayasan/lembaga pendidikan. Sementara penghasilan guru kontrak ditentukan oleh pihak yang mengontrak dengan jumlah dan waktu penerimaan diatur dalam kontrak.

ilustras-guru-honorer_1Artinya, dalam konteks penghasilan, dari empat bentuk tersebut, yang paling menjanjikan adalah guru kontrak. Guru Tidak Tetap mendapat penghasilan dari pemerintah daerah dan sekolah tetapi dari hasil pengamatan penulis, penghasilan tersebut masih jauh di bawah UMR (upah minimum rata-rata) daerah. Guru tetap umumnya hanya mendapat penghasilan dari yayasan. Sementara guru dengan status relawan, tidak ada jaminan penghasilan sama sekali baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak sekolah. Ironisnya, bentuk inilah yang mendominasi dunia pendidikan kita dewasa ini. Terlebih pada jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Tidak dapat dipungkiri bahwa guru honorer turut serta dalam memberi warna pada dunia pendidikan bahkan nyaris mendominasi. Sepertinya, tidak ada satu pun lembaga pendidikan yang tanpa guru honorer. Tugas dan kewajiban yang mereka ampu tidak berbeda jauh dengan guru yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil). Tidak jarang pula, guru honorer berlakon sebagai pemeran utama kerena dianggap serba bisa. Dari tugas sebagai guru (dalam pembelajaran), sebagai operator sekolah (mengurus Dapodik) dan mereka juga masih harus berperan sebagai guru pengganti (jika guru PNS tidak masuk atau enggan masuk ke kelas). Kejadian lain yang sedang booming saat ini adalah banyaknya perlakuan tidak manusiwi yang dialami oleh guru, terutama guru honorer. Kasus bullying terhadap guru honorer kerap diterima dalam berbagai bentuk baik fisik maupun psikis. Perlakukan ini diterima dari berbagai sumber dapat dari lembaga pendidikan itu sendiri, guru senior, wali murid bahkan dari murid itu sendiri. Hal ini dalam beberapa kasus bahkan sudah mengarah pada tindak kriminal yang jauh dari ruh pendidikan, yang menyeret pelaku ke jeruji besi dan korban ke rumah sakit (bahkan ke liang lahat). Naudzubillahi…

Konsekuensi lain yang memperkaya nasib perih para guru honorer adalah ketika mereka melakukan kekeliruan (misalnya tidak masuk), maka pihak pengelola lembaga pendidikan dapat memberikan vonis langsung. Atau ketika mereka sakit, tidak ada jaminan kesehatan yang dapat menjamin mereka.

Banyak faktor yang dapat menjadi tertuduh dalam kasus ini. Terutama faktor penerimaan masyarakat terhadap keberadaan guru honorer, yang cenderung tidak dianggap. Karena mereka memang tidak memiliki kewenangan di sekolah sebagaimana layaknya guru Pegawai Negeri Sipil, meski tugas dan kewajiban yang dijalani setara PNS. Sehingga rasa segan dan menghargai keberadaan guru menjadi sangat minim. Ironisnya, sikap ini kemudian menjalar dan menular kepada anak didik yang berdampak pada rendahnya penghargaan mereka terhadap guru. Sikap inilah yang disinyalir sebagai faktor dominan perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh guru honorer.

Pengakuan pemerintah terhadap guru honorer menjadi mutlak diperlukan. Pengakuan tersebut dapat berfungsi lain yaitu sebagai pelindung guru honorer dari tindakan tidak bersahabat berbagai pihak tak bertanggungjawab. Bagaimana pun juga guru honorer adalah guru yang berperan penting dalam pembangunan pendidikan. Berperan penting dalam mendidik putra putri kita. Seperti guru lainnya (PNS), guru honorer juga bertanggungjawab penuh terhadap berhasil tidaknya peserta didik dalam pembelajaran. Intinya, peran, fungsi dan tanggungjawab guru honorer tidak jauh berbeda dengan guru PNS. Dari sisi kualitas pun tidak terdapat perbedaan signifikan. Jika pemerintah masih belum mampu menjamin penghasilan mereka setara guru PNS, setidaknya akuilah keberadaan mereka dengan legal standing yang jelas. Dengan satu langkah sederhana ini, penulis yakin akan membawa effect konstruktif yang luar biasa dalam dunia pendidikan.

Dengan semua kondisi ini maka penulis menjadi sepakat dengan hasrat masyarakat yang tertuang pada headline news di Media Lombok Post (Sabtu, 27 Januari 2018) beberapa waktu lalu ”Dicari Gubernur yang Peduli pada Guru Honorer”. Semoga saja ada…..jika tidak ada, maka mari kita nikmati matinya dunia pendidikan dalam gemerlap kontes politik.*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *