Dilema Pusuk Lestari: Antara Infrastruktur dan Kearifan Lokal

Lombok Utara – Akhir-akhir ini muncul tagline Save Pusuk yang kemudian santer menjadi perbincangan hangat para aktivis. Tidak hanya dari lingkaran pemerhati dan kelompok peduli lingkungan, tetapi juga dari berbagai elemen yang konsen pada masalah budaya, sosial juga kearifan lokal. Mengingat tagline tersebut mengarah ke rencana pembangunan infrastruktur jalan dari Gunung Sari Lombok Barat dan Pusuk Pemenang Barat KLU yang cukup sensitif.

Munculnya simpatisan pro dan kontra dalam setiap proses pembangunan adalah hal yang lumrah terjadi. Masing-masing pihak menyatakan pro dan kontra dengan catatan-catatan yang berbeda, maka posisi pemerintah daerah Lombok Utara harus mengisi ruang diantara pro dan kontra tersebut dengan melahirkan kebijakan tata kelola yang mengedepankan identitas daerah.

Sebenarnya proyek ini sudah dimulai pengerjaannya dari wilayah Gunung Sari, namun menjadi ramai kemudian ketika ada surat dari pihak pemenang tender tentang rencana penutupan jalan Pusuk dari tanggal 5-25 Juli 2021. Surat edaran dimaksud disampaikan karena pelaksana proyek akan melaksanakan penebangan sejumlah pohon yang masuk dalam peta pengerjaan jalan. Maka muncul berbagai spekulasi terhadap rencana itu yang kemudian bermuara pada terjadinya pro dan kontra. Ada yang setuju penebangan pohon dengan alasan kepentingan masyarakat dan pelebaran jalan. Banyak juga pihak yang tidak setuju dengan alasan ekologis dan kearifan lokal.

Perkara rencana pelebaran jalan Pusuk menuju KLU sudah lama direncanakan. Bahkan ketika sering terjadi kecelakaan dan kemacetan di wilayah tersebut, tidak sedikit khalayak maya memposting dengan mempertanyakan kepedulian pemerintah, sekaligus menyalahkan, bahkan sejumlah aktivis langsung menyeruduk Balai Jalan di provinsi. Saat ini, ketika aspirasi itu akan dilaksanakan pemerintah Provinsi NTB malah muncul kontradiktif, terutama dari para pemerhati sosial, budaya dan lingkungan. Mereka menyatakan bahwa dengan alasan apapun pohon di Pusuk tidak boleh ditebang, karena pohon sebagai penyangga, pohon purbakala dan sejumlah alasan lain.

Tidak sedikit juga yang menyalahkan LHK Provinsi yang telah mengeluarkan izin. Oleh aktivis, kebijakan itu dianggap brtentangan dengan Instruksi Gubernur NTB tahun 2020 tentang Moratorium Penebangan dan Peredaran hasil hutan. Disisi lain, ada yang menyatakan bahwa terhadap penebangan pepohonan itu harus mempertimbangakan nilai kearifan lokal sebagai bentuk tata kelola dan marwah kehidupan sosial. Lalu apakah pembanguan infrastruktur jalan ini harus dihentikan atau berlanjut ?

Disinilah dibutuhkan kejernihan cara berfikir kita semua untuk mencarikan solusi permasalahan ini, bahwa pembangunan infrastruktur jalan tetap harus berlanjut, penebangan kayu di hutan pusuk tetap dengan mengedepan nilai kearifan sebagai bentuk tata kelola yang mengedepankan adat budaya dan nilai sosial. Karena harus kita ingat, bahwa KLU memiliki keunikan tersendiri dari daerah lain di NTB. Salah satu contoh, misalnya ketika Desa Batu rakit waktu itu masih menjadi desa persiapan yang membuka pawang adat (hutan adat,red) untuk kepentingan akses jalan, maka hukum adat dan nilai kearifan lokal dikedepankan sebagai identitas keasliannya. Begitupula Lombok Utara harus tetap mengedepankan identitas aslinya dalam melaksanakan setiap rencana pembangunannya di daerahnya. Lalu bagaimana caranya ?

Dibutuhkan peran stakeholders seperti pemerintah daerah, baik kabupaten dan provinsi, LSM dan swasta untuk melakukan perundingan multipihak dengan melibatkan semua, sehingga ditemukan benang merah untuk keberlanjutan projek ini. Jalan terbangun dengn bagus untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat dan ekologi tetap terjaga. *****

Kontributor : Husnul, Ketua LSM Damer Lombok

Tidak sedikit juga yang menyalahkan LHK Provinsi yang telah mengeluarkan izin. Oleh aktivis, kebijakan itu dianggap brtentangan dengan Instruksi Gubernur NTB tahun 2020 tentang Moratorium Penebangan dan Peredaran hasil hutan. Disisi lain, ada yang menyatakan bahwa terhadap penebangan pepohonan itu harus mempertimbangakan nilai kearifan lokal sebagai bentuk tata kelola dan marwah kehidupan sosial. Lalu apakah pembanguan infrastruktur jalan ini harus dihentikan atau berlanjut ?

Disinilah dibutuhkan kejernihan cara berfikir kita semua untuk mencarikan solusi permasalahan ini, bahwa pembangunan infrastruktur jalan tetap harus berlanjut, penebangan kayu di hutan pusuk tetap dengan mengedepan nilai kearifan sebagai bentuk tata kelola yang mengedepankan adat budaya dan nilai sosial. Karena harus kita ingat, bahwa KLU memiliki keunikan tersendiri dari daerah lain di NTB. Salah satu contoh, misalnya ketika Desa Batu rakit waktu itu masih menjadi desa persiapan yang membuka pawang adat (hutan adat,red) untuk kepentingan akses jalan, maka hukum adat dan nilai kearifan lokal dikedepankan sebagai identitas keasliannya. Begitupula Lombok Utara harus tetap mengedepankan identitas aslinya dalam melaksanakan setiap rencana pembangunannya di daerahnya. Lalu bagaimana caranya ?

Dibutuhkan peran stakeholders seperti pemerintah daerah, baik kabupaten dan provinsi, LSM dan swasta untuk melakukan perundingan multipihak dengan melibatkan semua, sehingga ditemukan benang merah untuk keberlanjutan projek ini. Jalan terbangun dengn bagus untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat dan ekologi tetap terjaga. *****

Kontributor : Husnul, Ketua LSM Damer Lombok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *