MENAKAR MORAL DALAM REALITAS POLITIK KEKINIAN

Budaya politik secara sederhana didefinisikan sebagai sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, termasuk sikap terhadap peranan warga negara dalam sistem tersebut. Pengertian budaya politik ini membawa pada pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan individu. Sebagai sistem, organisasi politik memiliki orientasi yang hendak mengupayakan kesejahteraan warga negara. Aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan pada adanya fenomena dalam masyarakat tertentu yang kian mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat terlepas dari orientasi individu. Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan berorientasi pada individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyat yang menjadi orientasinya.

Almond & Verba dalam The Civic Culture (1963) menegaskan bahwa objek politik mencakup tiga komponen; kognitif, afektif dan evaluatif. Komponen kognitif digunakan untuk menakar tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang diambil, atau mengenai simbol yang dimiliki sistem politiknya secara keseluruhan. Komponen afektif berbicara tentang aspek perasaan seorang warga negara yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik tertentu. Sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan perasaan tersebut. Sementara komponen evaluatif fokus pada moral seseorang. Nilai moral dan norma yang dianut dapat menentukan serta menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik sehingga mampu menilai dan memihak dengan benar dan arif.

Konsep budaya politik hakikatnya berpusat pada imajinasi manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Karenanya, dalam menuju ke arah pembangunan dan modernisasi, suatu masyarakat akan menempuh jalan berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain dan itu terjadi karena peranan kebudayaan sebagai salah satu faktor. Budaya politik ini dalam suatu derajat yang sangat tinggi-dapat membentuk aspirasi, harapan, referensi dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan perubahan sosial politik. Kondisi ini didukung kenyataan bahwa setiap masyarakat memiliki common sense bervarisi dari satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, dengan berimplikasi logis adanya perbedaan persepsi tentang kekuasaan, partisipasi, social control dan kritik masyarakat.

2

Domain politik, baik pada tataran praktis maupun teoritis berkaitan dengan etika karena politik sesungguhnya berkait erat dengan berpikir dan berperilaku dalam hubungannya dengan kekuasaan, baik untuk mendapatkan atau mengelolanya. Etika politik tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari etika kemanusiaan secara universal. Politik tidak hanya berurusan dengan kepentingan kekuasaan, tetapi juga dengan asas moral, dengan nilai kepentingan nasional, kesejahteraan umum dan kehormatan nasional. Dapat dikatakan bahwa nilai moralitas menjadi asas penting dan niscaya dalam politik. Tanpa moral, politik hanya akan menjadi salah satu bentuk penyengsaraan sekaligus penindasan bagi masyarakat.

Sejak pembahasan pertama oleh filsuf Yunani klasik, Plato dan Aristoteles, hakikat kegiatan politik dinyatakan berkaitan secara langsung dengan masalah moral. Politik didefinisikan sebagai keperihatinan pada isu umum yang mempengaruhi seluruh kegiatan komunitas di suatu negara. Mereka membedakan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Kepentingan umum dipandang sebagai hal yang lebih tinggi secara moral. Aristoteles bahkan menyatakan dengan tegas, bahwa manusia hakikatnya adalah zoon politicon (makhluk politik) dan sudah menjadi pembawaannya untuk hidup dalam suatu polis. Hanya dalam polis-lah manusia dapat mencapai nilai moralnya yang paling tinggi. Di luar polis, manusia dapat menjadi subhuman atau superhuman. Karenanya, politik harus dipandang dalam kerangka tujuan moral yang harus dikejar oleh para pengambil keputusan.

Keberadaan polis sejatinya untuk mencari kebaikan bersama, kebajikan masyarakat dan kesempurnaan moral. Pemimpin politik mempunyai tanggungjawab menjamin kebahagiaan, bukan sekadar kenikmatan hedonistik, melainkan kesesuaian gagasan dan tindakannya. Karena itu, perilaku (moral) mereka harus dinilai berdasarkan kriteria etis, apakah hanya memenuhi kepentingan pribadi atau melayani kepentingan umum. Dalam konteks ini statement Robert Dahl (1998) tidak dapat dipungkiri bahwa konsolidasi demokrasi menuntut adanya budaya demokrasi yang kuat, memberikan kematangan emosional dan dukungan rasional untuk menerapkan prosedur demokrasi.

Tak ayal, teori keadilan seharusnya menjadi landasan untuk menerapkan dan menilai kegiatan politik. Berdasarkan konsep tersebut, keadilan terdiri atas kemerdekaan dan persamaan. Setiap orang harus memiliki hak sama terhadap kebebasan dasar menurut hukum, meliputi kebebasan mengemukakan gagasan, berbicara, berorganisasi dan memberikan suara. Dengan demikian, kegiatan politik harus berusaha mewujudkan kepentingan bersama sekaligus upaya penegakan unsur keadilan. Bukan seperti yang seringkali dipertontonkan para politisi, menggunakan konsep kepentingan umum sebagai topeng untuk membenarkan kepentingan pribadi atau golongan. Seharusnya kesejahteraan dan keadilan bukan saja milik pemangku politik yang berkuasa, melainkan juga hak seluruh masyarakat.

Realitas dewasa ini dalam konteks kehidupan politik adalah munculnya fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral dalam makna yang sesungguhnya. Tindakan politik hanya bertujuan merebut dan memperoleh kekuasaan. Berbekal kekuasaan politik maksimal yang dimiliki, seseorang atau kelompok akan memperoleh keuntungan dalam beberapa hal sekaligus seperti keuntungan materi, popularitas dan fasilitas yang membuat hidupnya serba berkecukupan dan memperoleh status sosial tinggi di tengah masyarakat. Dalam format politik yang demikian dapat dipastikan, siapapun akan mengorbankan apa saja dan dengan cara bagaimanapun berusaha mencapai tujuan politik yang diinginkannya. Dengan kata lain, kekuasaan akan menjelma menjadi segalanya sehingga harus diperjuangkan dengan maksimal dan menggunakan berbagai cara. Faktanya tidak jarang cara yang dipergunakan untuk meraih posisi politik tersebut bertentangan dengan konsep etika dan budaya politik itu sendiri.

Perspektif politik moral, kekuasaan bukan tujuan akhir, tetapi sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita moral kemanusiaan. Kekuasaan yang hendak dicapai tidak diperoleh dengan menghalalkan segala cara, tetapi dicapai melalui cara yang bijak, sah dan sehat secara prosedural, dibenarkan secara moralitas kemanusiaan dan kepatutan sosial. Politik moral ini seharusnya menjadi tujuan yang harus dicapai oleh politisi sejati, dengan harapan jalannya pemerintahan dan negara akan menjadi lebih sehat, kuat, terkontrol dan berlangsung untuk kepentingan memajukan kehidupan rakyat secara jasmani, rohani dan intelektual. Untuk jangka panjang demokrasi tidak hanya didasari pada perubahan institusi atau perilaku elit politik, melainkan tergantung pada nilai dan kepercayaan masyarakat awam di wilayahnya.

Dalam budaya politik, birokrasi pemerintahan di negara ini sejak awal kemerdekaan hingga kini masih belum bergeser dari paradigma kekuasaan, bukan pelayanan. Dalam paradigma kekuasaan terkandung hak mengatur, untuk itu mereka memperoleh sesuatu dari mereka yang diatur. Rakyat sebagai pihak yang berada pada posisi dikuasai, bukan yang menguasai. Karenanya, rakyat harus memberikan sesuatu kepada penguasa agar dapat melayaninya dengan baik. Fenomena sosial menunjukkan betapa rakyat dibuat sibuk oleh aparat pemerintah untuk upacara penyambutan presiden, sebagai penguasa tertinggi di negeri ini yang berkunjung ke daerah kekuasaannya. Demikian pula ketika para petinggi pemerintahan lain berkunjung, pengadaan acara seremonial dan pengagungan simbol menjadi momen penting yang menghabiskan banyak dana dan sebenarnya kurang bermanfaat. Hal ini menunjukkan upaya rakyat menghormati pemerintah/atasan agar mereka tetap mendapat pelayanan. Padahal jika ditinjau secara esensial, pelayanan sesungguhnya menjadi tugas yang diemban pemerintah untuk rakyatnya bukan malah sebaliknya rakyat dijadikan “pelayan” sepenuhnya oleh pemerintah.

Research Jhon Rawls memposisikan budaya politik masyarakat Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya terbagi menjadi tiga bentuk yaitu: hierarkhi tegar, patronage (patron-client) dan neo-patrimonialistik. Para praktisi menyarankan agar sistem politik yang seharusnya diterapkan di Indoensia tidak bersifat fanatik terhadap salah satu faham. Yang sebaiknya diterapkan adalah sistem politik yang tidak hanya baik untuk salah satu golongan, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat. Artinya, cita-cita politik seharusnya bertujuan mewujudkan kebaikan bersama secara kemanusiaan, tidak hanya menguntungkan kelompok atau golongan, terlebih individu tertentu sebagai pemegang kekuasaan.

Praktisnya, dalam tinjauan moral, apapun model budaya politik yang dianut, terpenting adalah penguasa politik seharusnya tidak menjauh dari realitas rakyat yang telah memilihnya. Pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat jangan terhenti pada perjuangan rakyat mempertahankan figur/tokohnya. Fenomena yang sering dijumpai, setelah memenangkan pemilu dan berhasil menjadi pemimpin, mereka lupa diri dan tidak lagi perduli pada rakyat. Parahnya, dengan muka badak kembali mencalonkan diri. Secara moral mereka tidak pantas dijadikan pemimpin politik, namun tanggapan masyarakat nyaris seperti ungkapan pepatah kemarau setahun hilang dengan hujan sehari. Ketidakpuasan masyarakat hilang dengan janji dan tebaran money politics. Sejatinya, bila kekuasaan masih didominasi sistem feodal dan patrimonial-irrasional, maka demokrasi yang didambakan setiap orang akan sulit terwujud. (IR_75)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *