Mutasi di Kabupaten Lombok Utara: Produktivitas Kerja Vs Balas Dendam Politik

EquilibriumNews – Bukan hal yang luar biasa ketika suatu pemerintahan mengadakan mutasi pegawai. Atas banyak alasan birokratis, mutasi menjadi suatu keharusan agar organisasi dapat berjalan dengan baik menuju pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, framework tersebut sepertinya sudah tidak lagi diindahkan dewasa ini. Mutasi, terlebih di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak lagi murni kareka alasan memperbaiki kinerja dan produktivitas birokrasi, tetapi lebih cenderung ke arah penyesuaian kepentingan politik. Buktinya, kegiatan mutasi menjadi target pertama dan utama dalam setiap pergantian rezim.

Pemenang pesta demokrasi (pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah) untuk masa kerja 2021-2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pertama menggelar mutasi besar-besaran adalah pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Mutasi digelar pada tanggal 1 September 2021 terhadap 485 pejabat se-Kabupaten Lombok Utara. Hasrat mutasi besar-besaran ini sudah disampaikan oleh beberapa pejabat berwenang, termasuk Bupati Lombok Utara (Djohan Syamsu) dan Penjabat (Pj) Sekda Lombok Utara H.Raden Nurjati sejak beberapa waktu sebelumnya.

Mutasi ratusan pejabat dalam lingkup Pemda Lombok Utara yang tergelar di halaman kantor bupati tersebut, mempromosikan banyak pejabat baru, termasuk melakukan rolling dan kebijakan non-job terhadap beberapa pejabat Eselon II menjadi tenaga pendidik. Menurut Djohan Syamsu, kebijakan ini diambil karena Kabupaten Lombok Utara dinilai masih mengalami masalah kekurangan guru. Dari 485 jabatan, tercatat 35 jabatan masih belum berpenghuni. Eselon 2b yang terkena gelombang mutasi pertama ini sebanyak 14 orang. Berikutnya adalah Eselon 3a sebanyak 42 orang, Eselon 3b sebanyak 78 orang, Eselon 4a sebanyak 307 orang dan Eselon 4b sebanyak 11 orang.

Gelar mutasi ini mendapat beragam reaksi dari masyarakat dan dinilai sebagai mutasi yang dominan dilakukan atas dasar balas dendam dalam konteks politik, bukan atas dasar perbaikan kondisi dan produktivitas kerja birokrasi. Banyak putra daerah terbaik Lombok Utara yang terbukti berprestasi, terjun bebas dari jabatan sebelumnya. Jika memang, target pemerintah daerah adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas birokrasi Lombok Utara, seharusnya dalam mutasi yang digelar menempatkan personil pejabat yang sesuai dengan kemampuan, right man on the right job. (IR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *