PERMENDIKBUD 6/2021, Dinilai Diskriminatif

EqulibriumNews – Tidak banyak masyarakat yang tahu dan paham, bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Regulasi dalam bentuk peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut pada Pasal 31 menyebutkan bahwa Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 Februari 2021. Pada bagian awal (Pasal 1 Ayat (2)) disampaikan bahwa yang dimaksud dengan BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Ironisnya, petunjuk teknis yang belum sempat diimplementasikan ini sudah menuai penolakan dari sejumlah elemen. PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU, Taman Siswa dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik yang tergabung dalam Aliansi Pendidikan menyampaikan aspirasi yang sama bahwa petunjuk teknis ini, terlebih pada Pasal 3 Ayat (2) Butir d bersifat sangat diskriminatif terhadap hak anak Indonesia dalam pendidikan, sekaligus melanggar amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 Ayat (2) dimaksud mengatur ketentuan bahwa sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (a) mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus; (b) memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik; (c) memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; (d) memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terahir dan (e) tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama. Hal yang disorot oleh berbagai elemen tersebut yakni sekolah penerima dana BOS reguler harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pimpinan Pusat Muhammdiyah melalui Wakil Ketua Majelis Dikdasmen, Kasiyarno dalam suatu kesempatan menyampaikan pendapatnya bahwa petunjuk teknis ini sangat diskriminatif. “Diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Sebagaimana Permendikbud tersebut terutama Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler tertera ketentuan sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir.”

Tidak hanya dari PP Muhammdiyah, penolakan serupa juga disampaikan H. Ali HA Rahim, Sekjen PGRI. Menurut praktisi pendidikan yang pernah menjadi Ketua PGRI Provinsi NTB selama dua tersebut, aturan yang disampaikan ini sangat bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, PGRI akan terus memperjuangkan agar pemerintah meninjau kembali dan mencabut ketentuan yang dinilai sangat merugikan sekolah dan peserta didik tersebut.

Coba check Pembukaan UUD 1945 Pasal 31. Negara sudah menetapkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalau sekarang penerima BOS dibatasi dengan jumlah siswa, bagaimana dengan nasib siswa yang berada di sekolah yang peserta didiknya tidak dapat mencapai 60 orang? Misalnya, ada 10 sekolah yang tidak dapat menerima BOS karena aturan tersebut dan siswanya rata-rata 45 orang, berarti akan ada 450 siswa yang tidak akan dibiayai pendidikannya olah negera,” ujarnya, hari Senin, 7 September 2021.

Masih dengan nada prihatin, Ali HA. Rahim juga menyampaikan bahwa tidak boleh ada aturan yang dibuat dan isinya bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Kalau ada, beliau menilainya sebagai suatu kesalahan yang fatal. PGRI akan tetap berjuang untuk menegakkan konstitusi dan akan tetap mengkritisi, jika dinilai tidak mendukung amanat konstitusi terutama dalam bidang pendidikan. “Kami tidak akan kasih kendor sampai PERMEN itu benar-benar dicabut. Ini hak warga negara untuk memperoleh akses pendidikan. Apalagi banyak warga kekurangan dan gurunya yang mengajar juga dibayar seadanya,” tandasnya dengan optimis.

(EN/IR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *