Problematika Anggaran Pendidikan

Dewasa ini dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai masalah yang menuntut solusi konkrit yang tepat untuk mengatasinya. Untuk maksud tersebut dibutuhkan kerjasama serius dan sungguh-sungguh antara pemerintah dan masyarakat dalam semua dimensi pendidikan. Sinergi ini diharapkan dapat memaksimalkan peran dan fungsi pendidikan sesuai dengan yang dikendaki oleh konstitusi maupun masyarakat sendiri. Jika diformulasikan, sesungguhnya dunia pendidikan dewasa ini dihadapkan pada kenyataan rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, baik antarwilayah, antartingkat pendidikan penduduk maupun antargender; rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, antara lain karena kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar dan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan, baik di lembaga formal maupun masyarakat.

Solusi sederhana sesungguhnya berada pada tataran perencanaan dan perumusan program pendidikan yang benar-benar efektiv dan efesien bagi semua. Kegiatan ini pada akhirnya akan berimplikasi pada anggaran pendidikan yang harus disediakan oleh pemerintah. Selama ini keterbatasan dana menjadi alasan klasik dari keterlambatan kemajuan pembangunan pendidikan nasional. Mestinya, selain perencanaan, hal yang perlu diperhatikan adalah ketegasan dan kemauan kuat dari aparat pemerintah untuk melaksanakan keputusan politik di bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Bagaimanapun juga anggaran pendidikan merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, kuantitatif maupun kualitatif anggaran pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan.

Urgensi anggaran pendidikan memposisikannya sebagai salah satu aspek penting yang harus diperhatikan terutama terkait dengan pengelolaan keuangan atau biaya pendidikan. Dimensi ini berkorelasi langsung dengan efisiensi dan tempat bersarangnya korupsi dan manipulasi. Sebagai pembanding, Fattah mengungkapkan bahwa 44,05% keuangan pendidikan di Indonesia tidak digunakan secara optimal.

Dengan kondisi ini maka dibutuhkan konsistensi tinggi seluruh jajaran birokrat yang terlibat dalam jalur pendidikan untuk dapat menyelamatkan keuangan negara, sehingga sampai pada pihak yang berhak menikmatinya. Bila tidak, bagaimana mungkin pendidikan membaik kalau masih ada satu atau dua pelaku pendidikan yang bermain di luar ambang batas toleransi nilai normatif. Hasil audit yang dilakukan BPK, setiap tahun selalu menunjukkan terjadinya sisa anggaran hingga ratusan miliar rupiah, inefisiensi penggunaan dana, korupsi dan kolusi mencapai triliunan rupiah. Artinya, masalahnya bukan hanya pada pemenuhan kewajiban 20% anggaran pendidikan, tetapi juga harus difokuskan pada kemampuan manajerial dana di lingkup pendidikan. Kalaupun DPR dan pemerintah telah memenuhi persentase minimum, sementara manajemen internal Depdiknas/Dikpora dalam pengelolaan dana belum beres, dikhawatirkan dana besar itu justru membuka lumbung korupsi yang lebih besar lagi.

Issue anggaran pendidikan merupakan elemen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dimana dalam proses implementasinya harus terus mendapat kawalan dan pengawasan dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Bagaimanapun juga, peningkatan kualitas pendidikan secara kaffah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bukan hanya untuk peningkatan kualitas sarana pembelajaran akan tetapi juga aspek peningkatan kesejahteraan guru yang cukup penting dan tidak bisa diabaikan. Semua itu akan bersinergi dan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Namun, kesadaran untuk memenuhi tuntutan yuridis formal terbentur berbagai dalih. Pertama, constitusional failure yang menetapkan besaran persentase anggaran pendidikan dalam konstitusi. Kedua, pemenuhan anggaran pendidikan terhalang besarnya beban pembayaran utang serta berbagai subsidi.

 “Kambing Hitam” atas ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi constitutional obligation dengan menyalahkan ketentuan yang tercantum pada UUD 1945 dan kondisi “tragis” bangsa ini tidak patut lagi dijadikan alasan, hampir setiap pergantian kepemimpinan alasan tersebut selalu dijadikan dalih. Menyesali ketentuan konstitusi yang kenyataannya sulit dilaksanakan sehingga boleh dikesampingkan tidaklah dapat dijadikan sebagai suatu alasan pembenar. Ketentuan pada UUD 1945 adalah grundnorm negara itu sendiri, cerminan kesepakatan tertinggi seluruh rakyat Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah (dari pusat hingga daerah) harus melaksanakan amanah konstitusi secara mutlak, sama artinya dengan menjalankan titah rakyat sepenuhnya, ”Constitutions is not the act of government, but the people constituing a government”.

David N. Plank menyampaikan antara pemerintah yang demokratis, politik pendidikan, pilihan institusi, serta antipolitik berkorelasi dengan tercapainya tujuan pendidikan yang selaras dengan kepentingan publik. Melalui analisis tersebut dapat ditarik konklusi bahwa sesungguhnya dalam masyarakat modern, institusi pendidikan diharapkan selaras dengan tujuan dan kepentingan publik. Namun yang sering terjadi justru konflik berkepanjangan karena dominasi kepentingan politik.

Cukup beralasan dan patut pula direnungkan kekhawatiran DM. Rosyid, (Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur), yang sedikit menaruh kecurigaan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak bermutu dan tidak kunjung berubah ini bisa jadi disengaja oleh para elite yang kini berkuasa di eksekutif maupun legislatif. Sebab, warga negara yang cerdas akan membuat posisi mereka mudah terancam dan money politics dengan berbagai variannya akan serta merta ditolak oleh warga negara yang terdidik. Pesimismenya Rosyid tidak akan bertahan lama, jika para pemegang kebijakan pendidikan memahami dengan benar makna yang ada dalam pernyataan Peter, “Education makes people easy to lead, but difficult to drive; easy to govern, but impossible to enslave”.

Dalam konteks ini, pendidikan diposisikan sebagai sebuah proses pengembangan manusia ke arah kearifan (wisdom), pengetahuan (knowledge) dan etika (conduct). Dalam proses tersebut intelektualitas menjadi nilai pendidikan yang paling tinggi (the intellectual virtues are assigned the highest rank in the hierarchy of virtues). Oleh karena itu, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, komitmen dan kemauan kuat dari pemerintah mutlak diperlukan, tidak hanya diranah konsep namun penting ke ranah implementasi. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai parameter terhadap kearifan dan kebijaksanaan seorang pemimpin adalah perhatiannya terhadap dunia pendidikan. (Siti Sanisah).

Semoga … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *